Budiman Sudharma & Rekan (Advokat/Pengacara)

Kantor Hukum

Badrodin: BG Jadi Wakapolri, Saya Tetap Pegang Komando

Posted on | April 23, 2015 | Comments Off

Badrodin: BG Jadi Wakapolri, Saya Tetap Pegang Komando

Komjen Pol Budi Gunawan saat dilantik Kapolri Badrodin Haiti. Foto: Setkab RI
Komjen Budi Gunawan resmi menjabat sebagai Wakapolri. Pelantikan digelar tertutup di ruang Rapat Kapolri dan dihadiri sejumlah pejabat tinggi Polri. Namun, ada kekhawatiran dari sejumlah kalangan bakal adanya dualisme kepemimpinan di Polri. Jenderal Badrodin Haiti yang baru beberapa hari dilantik Presiden Joko Widodo mebantah hal tersebut.

“Tidak ada (matahari kembar, red). Saya Kapolri yang pegang komando. Semua ikut perintah saya,” ujar Badrodin usai melakukan rapat dengar pendapat dengan Panja Perppu  KPK di Gedung DPR, Rabu (22/4).

Penegasan Badrodin menepis kekhawatiran sebagian kalangan. Pasalnya, Komjen Budi Gunawan sebelumnya seolah memiliki power yang lebih ketimbang Badrodin Haiti. Apalagi, Budi Gunawan memiliki anak buah yang terbilang loyal terhadap dirinya. Salah satunya, Kabareskrim Komjen Budi Waseso.

Kapolri sebagai pemimpin tertinggi di korps bhayangkara menjadi orang nomor satu yang perintahnya mesti ditindaklanjuti oleh jajaran di bawahnya. Sebagai pengambil kebijakan di Polri, Kapolri memiliki wewenang penuh mengatur institusi Polri. Sedangkan Wakapolri menjadi orang nomor dua sebagai pemimpin di Polri.

Pasca terganjalnya Budi Gunawan menjadi Kapolri beberapa waktu lalu, memang jenderal bintang tiga itu diprediksi bakal mengisi kursi nomor dua di Polri. Terlebih, sejumlah anggota dewan di Komisi III terus mendengungkan agar Budi Gunawan disandingkan dengan Badrodin Haiti.

Terlepas skenario lantaran Badrodin hanya menjalani tugas sebagai Kapolri selama 15 bulan, pilihan Budi Gunawan menjabat Wakapolri mesti dihormati. Namun bukan tidak mungkin selepas Badrodin memasuki masa purna bhakti, Budi Gunawan kembali diusung menjadi Kapolri.

Lebih jauh jenderal polisi bintang empat itu mengatakan, keputusan mengangkat Budi Gunawan menjabat Wakapolri setelah dilakukan rapat Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi (Wanjakti). Malahan Kapolri telah mengirimkan surat pemberitahuan kepada Presiden Joko Widodo. Meski mengaku belum mendapat respon dari Presiden Joko Widodo, namun pengangkatan pejabat Wakapolri menjadi kewenangan Kapolri.

“Sudah, tadi pagi saya tandatangani. Saya belum tahu (respon istana, red). Belum ada petunjuknya,” katanya.

Menurutnya, sidang Wanjakti sudah digelar pada 17 April lalu. Sayangnya, tidak dihadiri oleh seluruh pejabat tinggi Polri. Saat itu, pejabat tinggi Poolri banyak berada di luar. Oleh sebab itu, baru kembali digelar pada Senin (20/4) kemarin. “Kemudian Selasa (21/4) lengkap, sehingga kemarin kita laksanakan rapat,” katanya.

Mantan Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Mabes Polri itu mengatakan, perihal bakal menjadi kontroversi mengangkat Budi Gunawan menjadi Wakapolri ditampiknya. Ia menilai pandangan publik sudah menjadi pertimbangan Wanjakti. Dengan begitu, semua masukan menjadi pembahasan dalam rapat Wanjakti.

“Menurut internal seluruh Wanjakti itu memang terbaik,” katanya.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah tak mempermasalahkan Kapolri mengangkat dan melantik Budi Gunawan menjadi Wakapolri. Pasalnya, status hukum Budi Gunawan sudah dinyatakan bersih. Setidaknya, penetapan tersangka yang disematkan KPK terhadap Budi Gunawan tidak sah. Apalagi saat dicalonkan menjadi Kapolri kala itu, Budi Gunawan dinyatakan lolos dan telah diparipurnakan dalam rapat paripurna DPR. “Tidak masalah, sudah dinyatakan bersih oleh pengadilan,” pungkas politisi PKS itu.

Sebelumnya, anggota Komisi III Sarifuddin Sudding menghargai jika proses tersebut telah dilalui oleh Wanjakti dengan memberikan pertimbangan dan persetujuan mengangkat Budi Gunawan menempati kursi nomor dua di korps bhayangkara. Di mata Sudding, Budi Gunawan memiliki kompetensi baik.

“Komjen Budi Gunawan sangat tepat menduduki pimpinan Polri. Budi Gunawan orang cerdas,” katanya.

Politisi Partai Hanura itu berharap Kapolri dan Wakapolri terpilih nantinya dapat bersinergi dan membangun komunikasi yang baik tak saja antar lembaga penegak hukum, tetapi juga di internal Polri. Meski Budi Gunawan dinilai lebih memiliki power dibanding Badrodin, Sudding tak khawatir bakal adanya ‘matahari kembar’ di Polri.

“Tidak ada, sebab yang pegang komando adalah Kapolri. Tidak ada matahari kembar,” ujarnya.

Soal kemudian apakah Budi Gunawan menjabat Wakapolri nantinya bagian dari strategi agar dapat menjadi Kapolri, Sudding enggan berkomentar banyak. Pasalnya, Badrodin hanya menjabat Kapolri hanya tersisa 15 bulan. “Kalau ada strategi lain, wallahualam. Tapi itulah faktanya,” pungkasnya.

sumber : http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt553771a0df4a2/badrodin–bg-jadi-wakapolri–saya-tetap-pegang-komando

Lawfirm Kena Imbas Kewajiban Penggunaan Rupiah

Posted on | April 20, 2015 | Comments Off

Lawfirm bisa menggunakan perhitungan dolar AS charge kepada klien, tapi pembayaran ke lawyer menggunakan rupiah dengan konversi kurs tertentu.

Kewajiban penggunaan rupiah yang diamanatkan UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, dan dijabarkan lagi dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah, tak hanya berdampak pada dunia perbankan dan bisnis, tetapi juga pada jasa hukum di kantor-kantor pengacara.

Selama ini, tidak sedikit firma hukum (lawfirm) menerapkan pembayaran transaksi dari klien atau sekadar menggaji karyawannya dengan menggunakan mata uang asing, seperti dolar Amerika Serikat (AS). Partner sekaligus pendiri kantor hukum AKSET, Mohamad Kadri mengatakan, idealnya sebuah lawfirm tergantung dari pendapatan atau revenue yang diperoleh.

Pendapatan ini juga tergantung dari klien. Jika revenue yang diterima lawfirm berupa dolar AS, maka gaji lawyer pun bisa berupa dolar AS. Tapi, jika persentase jumlah klien lebih banyak dari lokal, maka gaji lawyernya bisa dipertimbangkan dalam bentuk rupiah.

“Berapa persentasenya jumlah klien lokal dalam firm tersebut, jika dominan, maka gaji lawyer harus dipertimbangkan jadi rupiah,” kata Kadri kepada hukumonline, Jumat (17/4).

Peraturan BI tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah membuat lawfirm berpikir ulang untuk membayar pengacaranya menggunakan mata uang asing. Salah satunya dengan mempertimbangkan penggunaan perhitungan dolar AS charge kepada klien tapi pembayaran kepada pengacara menggunakan rupiah dengan konversi kurs tertentu. “Masih dalam penjajakan dan lihat market,” tutur Kadri.

Walau begitu, lanjut Kadri, masih terdapat persoalan yang harus dihadapi lawfirm. Misalnya dalam pembayaran sewa gedung. Menurutnya, banyak gedung di Jakarta yang pembayaran sewanya menggunakan mata uang asing, khususnya dolar AS. Hal ini merupakan desakan utang pengelola gedung dari bank yang juga dalam bentuk mata uang asing.

Terpisah, anggota Komisi XI DPR M. Misbakhun menilai, amanat UU Mata Uang dan PBI yang baru terbit itu jelas mewajibkan penggunaan rupiah dalam setiap transaksi baik tunai maupun non tunai. Atas dasar itu, seluruh transaksi yang dilakukan kantor hukum wajib menaati aturan tersebut.

“Untuk itu, lawfirm yang menggunakan mata uang asing dalam menentukan rate konsultasi mereka sudah seharusnya menggunakan mata uang rupiah juga,” kata Misbakhun.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas Kepala Departemen Pengelolaan Uang BI, Eko Yulianto menjelaskan, latar belakang keluarnya PBI adalah untuk memastikan penggunaan rupiah dalam setiap transaksi yang terjadi di Indonesia. Bank Indonesia menengarai hingga kini masih banyak transaksi yang dilakukan dalam mata uang asing. Akibatnya, rupiah kian tertekan.

Pasal 2 PBI mengatur transaksi yang harus menggunakan rupiah adalah transaksi yang tujuannya untuk pembayaran, penyelesaian kewajiban lain yang harus dipenuhi dengan uang, atau transaksi keuangan lainnya. Semua itu diperjelas secara eksplisit bahwa setiap transaksi yang harus menggunakan rupiah adalah dalam bentuk tunai maupun non-tunai. Hanya saja, PBI masih memberikan kelonggaran berupa pengecualian.

Pasal 4 menyebut, pengecualian penggunaan rupiah bisa dilakukan terhadap transaksi tertentu yang menjadi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara. Selain itu, penerimaan atau pemberian hibah dari dan ke luar negeri atau transaksi pembiayaan internasional untuk kegiatan yang salah satu pihaknya berkedudukan di luar negeri juga boleh menggunakan mata uang asing.

Simpanan di bank dalam bentuk valuta asing pun masih diperbolehkan. Transaksi dalam bentuk valuta asing juga masih diperbolehkan. Hanya saja, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 transaksi itu terbatas untuk kegiatan-kegiatan yang ditentukan oleh undang-undang. Transaksi terbatas itu antara lain untuk kegiatan usaha dalam valuta asing yang dilakukan oleh bank.

Transaksi lainnya adalah transaksi surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah dalam bentuk valuta asing di pasar perdana dan pasar sekunder. Sementara itu, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara yang boleh menggunakan valuta asing berlaku untuk kegiatan yang tercantum dalam Pasal 6 PBI.

Kegiatan itu adalah pembayaran utang luar negeri dan utang dalam negeri yang menggunakan valuta asing. Belanja barang dan modal dari luar negeri pun boleh tidak menggunakan rupiah. Selain itu, ada pula pengecualian untuk penerimaan negara yang berasal dari penjualan surat utang negara dalam valuta asing.

Bagi yang melanggar, ada sanksi yang mengancam pelaku, yaitu pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp200 juta. PBI ini berlaku sejak 1 April 2015.

sumber : http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5533097507002/ilawfirm-i-kena-imbas-kewajiban-penggunaan-rupiah

MA: Waspadai Penipuan Terkait Urus Perkara

Posted on | April 18, 2015 | Comments Off

Panitera Mahkamah Agung Soeroso Ono menegaskan orang yang menawarkan “jasa” dapat membantu mengurus perkara di MA dengan jaminan perkara tersebut akan diputus sesuai keinginan, merupakan praktik penipuan.

Orang yang mengaku pegawai Mahkamah Agung dan menawarkan jasa untuk mengurus perkara kasasi atau peninjauan kembali, dipastikan Penipu,” kata Soeroso Ono dalam pernyataannya yang dikutip di website Panitera MA, Jumat.

Hal ini diungkapkan Panitera MA ini karena berulang kali terjadi aksi penipuan bermodus mengurus perkara di MA, dimana pelaku mengaku sebagai panitera pengganti atau hakim agung.

Soeroso mengungkapkan bahwa si Penipu menyasar para pencari keadilan atau kuasa hukumnya dengan menawarkan “jasa” dapat membantu mengurus perkara di MA dan harus dibalas dengan sejumlah rupiah yang harus disetorkan ke rekening beridentitas “palsu” atas nama pejabat di MA.

Untuk itu, Soeroso Ono meminta kepada masyarakat untuk tidak percaya apalagi menuruti tawaran jasa untuk mengurus perkara di Mahkamah Agung.

Menurut dia, Hakim dalam memeriksa perkara tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun, sehingga jika ada yang mengatakan bisa menghubungkan dengan majelis itu adalah modus penipuan.

Selain itu, lanjutnya, Mahkamah Agung tidak melakukan komunikasi dengan para pihak berperkara baik melalui surat maupun dengan telpon atau faksimile.

Surat yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung terkait dengan penanganan perkara adalah terbatas pada surat perihal penerimaan/registrasi perkara, pengiriman salinan putusan dan disampaikan melalui pengadilan pengaju.

sumber : http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55311633d44f4/ma–waspadai-penipuan-terkait-urus-perkara

MA Diminta Cabut SEMA Peninjauan Kembali

Posted on | April 18, 2015 | Comments Off

Penerbitan SEMA PK ini dinilai bertentangan putusan MK dan sejumlah undang-undang.

MA Diminta Cabut SEMA Peninjauan Kembali

Gedung MA. Foto: RES
Setelah digugat sejumlah advokat, akhirnya masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Anti Hukuman Mati mempersoalkan SEMA No. 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana (SEMA PK) melalui uji materi ke Mahkamah Agung (MA). Pasalnya, SEMA yang penerbitannya sempat menimbulkan kontroversi ini dianggap menghalangi akses terpidana (mati) atau ahli warisnya untuk mendapatkan keadilan.

Tercatat sebagai uji materi SEMA PK ini yakni Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Elsam, Imparsial, HRWG, LBH Masyarakat, Ikohi, dan Setara Institute. Mereka meminta majelis MA membatalkan SEMA yang mengatur PK hanya sekali ini lantaran bertentangan dengan putusan MK No. 34/PUU-XI/2013 yang membolehkan pengajuan PK dapat diajukan berkali-kali.

Perwakilan dari ICJR, Erasmus AT Napitupulu menuturkan beberapa bulan lalu pihaknya sudah mengirimkan surat resmi dan surat somasi yang meminta MA membatalkan atau mencabut SEMA PK ini karena bertentangan dengan putusan MK No. 34/PUU-XI/2013. Namun, hingga saat ini MA tak kunjung mencabut SEMA PK itu.

“Sejak bulan Januari-Februari 2015, kami mengirimkan surat agar MA membatalkan SEMA PK ini. Lalu, Maret 2015 kami juga mensomasi MA, tetapi tidak mau membatalkan SEMA ini. Makanya, sekarang kami mengajukan uji materi agar MA segera mencabut SEMA PK ini,” ujar Erasmus usai mendaftarkan uji materi SEMA PK ini di Gedung MA Jakarta, Jum’at (17/4).

Erasmus beralasan permintaan pencabutan ini didasari SEMA PK ini bertentangan UUD 1945 dan sejumlah undang-undang. Seperti, UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU No. 48 Tahun 1999 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan putusan MK No. 34/PUU-XI/2013.

“MA keliru memahami putusan MK, seharusnya putusan itu tidak semata-mata sebagai dasar terpidana PK berkali-kali, tetapi jaminan negara bagi setiap orang untuk mengakses keadilan dengan bukti baru (novum) yang belum pernah ditemukan dalam sidang,” katanya.

Justru, kata dia, upaya hukum PK sebagai jalan keluar dari kemungkinan terjadinya praktik peradilan sesat yang sering terjadi di Indonesia. Karena itu, pembatasan pengajuan PK hanya sekali secara tidak langsung, MA telah memutus hak individu untuk mendapatkan keadilan. Padahal, upaya mencari kebenaran materil dalam hukum pidana tidak seharusnya dibatasi dengan prosedur formil/administratif dengan membatasi pengajuan PK.

MA juga dinilai tak berwenang membuat peraturan yang materi muatan seharusnya dituangkan dalam norma undang-undang. Sebab, Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan telah menggariskan dimungkinkannya penerbitan surat edaran yakni hanya dalam “keadaan mendesak”, terdapat peraturan terkait tidak jelas yang butuh penafsiran, substansinya tidak bertentangan dengan peraturan perudang-undangan.

“SEMA ini memang bukan peraturan, tetapi kalau dilihat dalam UU pembentukan Peraturan Perundang-undangan dimungkinkan surat edaran berisi materi peraturan, seperti yang dikeluarkan MA.  Tetapi, SEMA ini seharusnya diatur dalam bentuk undang-undang sebagai tindak lanjut putusan MK,” dalihnya.

Selain itu, SEMA ini dinilai merampas hak terpidana untuk mengajukan PK melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak. “Pembatasan pengajuan PK ini sama saja menutup hak terpidana untuk mendapat keadilan dalam proses hukum. Ini juga bentuk intervensi MA terhadap kekuasan kehakiman yang merdeka yang seharusnya mentaati putusan MK yang bersifat final dan mengikat,” harapnya.

Saat dikonfirmasi, Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Ridwan Mansyur mengatakan prosedur penanganan uji materi biasanya paling lambat tiga bulan sudah diputuskan setelah teregister di MA. Namun, cepat atau lambatnya penyelesaian perkara dirinya tidak bisa memastikan karena tergantung berat tidaknya materi yang dimohonkan pengujian.

“Prosedurnya, paling lambat tiga bulan sudah putus tergantung berat ringannya perkara dan padatnya sidang hakim agung. Permohonan sendiri akan diproses di bagian Kamar Tata Usaha Negara,” kata Ridwan.

sumber : http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5530de7f9b271/ma-diminta-cabut-sema-peninjauan-kembali

Otto Gelar Rakernas, Hasanuddin Merapat ke Juniver

Posted on | April 18, 2015 | Comments Off

Panitia mengacu kepada Pasal 33 Anggaran Dasar PERADI, sementara Hasanuddin menyebut itu Rakernas ilegal karena pengurus DPN PERADI sudah demisioner.

 

Otto Gelar Rakernas, Hasanuddin Merapat ke Juniver</p>
<p>

Kantor DPN PERADI. Foto: RES

Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) yang dipimpin oleh Otto Hasibuan menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) untuk membahas isu-isu aktual di Pekanbaru, Sabtu (18/4), sementara Hasanuddin Nasution yang menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PERADI periode 2010-2015 justru merapat ke kubu Juniver Girsang.

Dalam undangan Rakernas yang diperoleh hukumonline, Panitia mengundang dua utusan dari Dewan Pimpinan Cabang (terdiri dari ketua dan sekretaris) dan dua utusan dari Dewan Pimpinan Daerah (terdiri dari ketua dan sekretaris). Selain itu, pengurus Dewan Pimpinan Nasional (DPN) hadir dalam Rakernas 2015.

Sekretaris Panitia Rakernas PERADI 2015 Shalih Mangara Sitompul mengatakan bahwa Rakernas ini merujuk kepada Pasal 33 Anggaran Dasar PERADI, yakni Rakernas dilaksanakan oleh DPN PERADI. Ia mengatakan ada hal-hal aktual yang akan dibahas dalam Rakernas ini.

“Nanti akan dibuka oleh Ketua Umum DPN PERADI Otto Hasibuan jam 14.00 di Pekanbaru,” ujarnya ketika dihubungi hukumonline melalui sambungan telepon, Sabtu (18/4).

Shalih tak menampik ketika disebutkan bahwa isu-isu aktual yang dimaksud adalah perkembangan PERADI pasca Musyawarah Nasional (Munas) yang gagal menghasilkan Ketua Umum yang baru. “Iya ini berkaitan dengan pasca Munas. Namun, apa yang mau disampaikan oleh Ketua Umum, saya belum tahu. Lihat saja nanti,” tuturnya.

Sebagai informasi, pasca Munas II PERADI di Makassar beberapa lalu, memang terjadi “perpecahan” di tubuh PERADI. Ketua Umum DPN PERADI 2010-2015 Otto Hasibuan menunda pelaksanaan Munas untuk maksimal enam bulan ke depan karena situasi munas saat itu tidak kondusif.

Namun, meski Otto tak meneruskan Munas, sejumlah petinggi DPN PERADI tetap meneruskan Munas. Ada DPC-DPC yang menunjuk caretaker, terdiri dari Luhut MP Pangaribuan, Humphrey Djemat, Hasanuddin Nasution dan Juniver Girsang untuk melanjutkan pelaksanaan munas. Namun, ada juga DPC-DPC yang memilih Juniver Girsang sebagai Ketua Umum DPN PERADI yang baru.

Nah, pelaksanaan Rakernas 2015 di Pekanbaru ini juga tak luput dari perhatian para caretaker. Itu disampaikan oleh caretaker melalui surat yang ditujukan kepada Ketua-Ketua DPC PERADI dan rekan sejawat advokat. Surat itu juga ditembuskan ke Ketua Mahkamah Agung (MA), Menteri Hukum dan HAM dan pihak terkait lainnya. Setidaknya ada tiga poin yang disebutkan dalam surat itu.

Pertama, agar Ketua DPC mengabaikan undangan Rakernas itu. “Adanya undangan dari Pengurus DPN PERADI periode 2010-2015 yang sudah dinyatakan demisioner itu yaitu Rakernas di Pekanbaru tanggal 18 April 2015 mendatang supaya tidak dihiraukan,” demikian bunyi surat itu.

Kedua, caretaker menegaskan sedang mempersiapkan Munas rekonsiliasi, paling lambat dalam waktu lima bulan ke depan. Ketua, pengurus DPC dan anggota PERADI di seluruh Indonesia diminta mulai mempersiapkan diri untuk Munas yang akan datang dengan sistem one man one vote sesuai hasil Munas di Pontianak tahun 2010.

Uniknya, surat itu hanya ditandatangi oleh Luhut MP Pangaribuan dan Humphrey Djemat. Lalu, kemana dua caretaker lainnya, Hasanuddin dan Juniver?

Merapat ke Juniver
Dihubungi melalui sambungan telepon, Hasanuddin Nasution mengatakan dirinya kini berada di dalam kepengurusan DPN PERADI yang dipimpin oleh Juniver Girsang. Hasanuddin menjabat sebagai Sekretaris Jenderal. “Saya sudah ada tanda tangan beberapa surat,” ujarnya sembari menegaskan bahwa pos inti kepengurusan sudah lengkap terisi.

Hasanuddin mengaku bergabungnya dirinya ke Juniver tentu berpengaruh dengan posisi caretaker. “Artinya, caretaker memang sudah tidak utuh,” ujarnya.

Ia mengaku tidak mengetahui langsung ketika dirinya ditunjuk sebagai caretaker saat munas. “Saya ketika itu nggak tahu. Saya ada di tempat lain. Lalu, ada DPC yang berkumpul dan menunjuk caretaker. Saya akui bahwa pekerjaan caretaker itu sangat serius karena harus mempersiapkan Munas lanjutan. Ini kan berkaitan dengan dana juga,” jelasnya.

Terkait rencana Rakernas 2015 dari DPN PERADI pimpinan Otto Hasibuan, Hasanuddin menilai bahwa itu merupakan munas ilegal. Pasalnya, kepengurusan DPN PERADI 2010-2015 Otto Hasibuan –termasuk dirinya sebagai Sekjen di periode itu- telah dinyatakan demisioner.

“Kalau pun kepengurusan itu dianggap sah, kok saya sebagai Sekjen (Peradi 2010-2015,-red) tidak tahu sama sekali mengenai rencana Rakernas itu,” tukasnya.

Dimintai tanggapan mengenai keberatan Hasanuddin ini, Shalih justru mempertanyakan posisi Hasanuddin saat ini. Ia mengatakan karena Hasanuddin sudah mendeklarasikan diri sebagai Sekjen dari Juniver, maka wajar saja bila Hasanuddin tidak tahu terkait rencana Rakernas ini.

Shalih mengatakan Rakernas 2015 mengatakan bahwa selain dihadiri oleh Ketua DPC dan Ketua DPD, rakernas itu juga dihadiri oleh pengurus DPN sesuai Pasal 11 AD PERADI. “Jadi, diundang atau tidak, mereka harus hadir, kalau mereka merasa bagian dari DPN,” pungkasnya.

sumber : http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5531bd80ddd48/otto-gelar-rakernas–hasanuddin-merapat-ke-juniver

Dilantik Jokowi, Badrodin Haiti Resmi Jadi Kapolri

Posted on | April 17, 2015 | Comments Off

KOMPAS/IWAN SETIYAWANWakil Kapolri Badrodin Haiti

JAKARTA, KOMPAS.com — Setelah tiga bulan lowong, pucuk pimpinan Polri kini telah terisi oleh Kapolri definitif. Jenderal (Pol) Badrodin Haiti telah resmi dilantik sebagai Kepala Polri oleh Presiden Joko Widodo, Jumat (17/4/2015).

Pelantikan yang dilakukan di Istana Negara itu antara lain disertai dengan pembacaan sumpah jabatan oleh Badrodin. Dalam sumpahnya, ia menyatakan siap berpegang teguh pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dia juga berjanji akan menjalankan dengan lurus tugasnya sebagai Kapolri dan menolak segala bentuk hadiah yang diberikan kepadanya terkait posisinya sebagai Kapolri.

“Bahwa saya tidak akan menerima hadiah atau suatu pemberian berupa apa saja dari siapa pun juga yang saya tahu atau patut dapat mengira bahwa dia mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan saya,” kata Badrodin.

Dia juga bersumpah akan lebih mementingkan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi ataupun kelompok.

Hadir dalam pelantikan Badrodin kali ini jajaran menteri dalam Kabinet Kerja, para petinggi Polri, TNI, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), dan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Badrodin sebelumnya menduduki posisi Wakil Kepala Polri. Sejak 16 Januari 2015, dia mendapat tugas tambahan dari Presiden Joko Widodo sebagai Wakil Kapolri yang menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang Kapolri. Tugas ini diberikan kepada Badrodin setelah Jokowi memberhentikan Jenderal Sutarman, yang tengah memasuki masa pensiun pada pertengahan tahun ini.

Selama berkarier di kepolisian, Badrodin sempat menduduki posisi sebagai Kapolda Banten (2004-2005), Kapolda Sulawesi Tengah (2006-2008), Kapolda Sumatera Utara (2009-2010), Kapolda Jawa Timur (2010-2011), dan Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (2013-2014). Pria kelahiran Jember, 24 Juli 1958, itu adalah lulusan Akademi Kepolisian tahun 1982.

sumber : http://nasional.kompas.com/read/2015/04/17/09274001/Dilantik.Jokowi.Badrodin.Haiti.Resmi.Jadi.Kapolri

Sejumlah Advokat Gugat MA ke Pengadilan

Posted on | April 16, 2015 | Comments Off

SEMA tentang Peninjauan Kembali dianggap tak sesuai putusan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung dianggap melakukan perbuatan melawan hukum.
Sejumlah Advokat Gugat MA ke Pengadilan

Gedung PN Jakpus. Foto: Sgp
Bolehkah Mahkamah Agung (MA) sebagai institusi pelaku kekuasaan kehakiman digugat ke pengadilan? Pertanyaan itu kini membutuhkan jawaban pasti setelah sejumlah advokat melayangkan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) terhadap MA. Miftahur Rokhman Habibi, Marselinus Abi, dan Edy M. Lubis – ketiga advokat dimaksud—telah mendaftarkan gugatan itu ke PN Jakarta Pusat.

Menurut Dedi Junaedi Syamsudin, pengacara ketiga penggugat, sidang sudah berlangsung empat kali. Sidang keempat berlangsung Senin (13/4) lalu. Dalam sidang terdahulu majelis hakim meminta penggugat dan tergugat melakukan mediasi, tapi kesepakatan tak tercapai. “Kami gugat MA sebagai institusi,” jelas Dedi kepada hukumonlinemelalui sambungan telepon, Rabu (15/4).

Pangkal gugatan ketiga advokat adalah Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2014tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana (SEMA PK). Dijelaskan Dedi, Mahkamah Konstitusi (MK) sudah memutuskan bahwa Pasal 286 ayat (3)KUHAP bertentangan dengan konstitusi. Dengan kata lain, pencari keadilan boleh mengajukan PK lebih dari satu kali sepanjang ditemukan bukti baru (novum).

Seolah tak mematuhi putusan MK, SEMA No. 7 Tahun 2014 justru menentukan bahwa permohonan PK dalam perkara pidana dibatasi hanya satu kali. SEMA itu menimbulkanketidakpastian hukum, khususnya bagi klien ketiga penggugat. Menurut Dedi, seharusnya MA tunduk dan patuh pada putusan MK.

Para penggugat menuduh MA melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak menjalankan putusan MK. Putusan MK bersifat final dan mengikat. Karena itu, dalam petitum, para penggugat meminta hakim membatalkan dan menyatakan  tidak sah SEMA No. 7 Tahun 2014. Jika dibatalkan, MA diminta mengirimkan surat pembatalan ke seluruh pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding di seluruh Indonesia. Tak hanya itu, penggugat meminta hakim menyatakan putusan MK lebih tinggi kedudukannya daripada SEMA.

Dalam persidangan keempat dengan agenda pembacaan pokok perkara, sidang berlangsung sangat singkat. Majelis menyatakan pokok perkara dianggap dibacakan. “Jadi pokok perkara sudah dianggap dibacakan, ya,” kata Ketua Majelis Jamal Samosir.

Usai persidangan, kuasa hukum MA Liliek Prisbawono Adi tak banyak berkomentar. Terkait mediasi, ia mengungkapkan bahwa forumnya kurang tepat. “Memang forumnya nggaktepat, nanti di jawaban saja. Mediasi biasa aja. Ya terkait putusan MK, mereka (para penggugat) menganggap putusan MA bertentangan dengan putusan MK. Nanti pas di jawaban saja,” pungkasnya.

PMH, bukan HUM
Jika yang dipersoalkan substansi SEMA, mengapa tak mengajukan hak uji materi (HUM) ke Mahkamah Agung? Terhadap pertanyaan ini, Dedi mengatakan pada dasarnya yang dipersoalkan adalah perbuatan melawan hukum oleh tergugat (Mahkamah Agung). Perbuatan melawan hukum itu terjadi karena MA menerbitkan SEMA No. 7 Tahun 2014 yang substansinya dinilai penggugat tak sejalan dengan putusan MK.

“Sebenarnya dasar kami menggugat (karena) MA telah melakukan perbuatan melawan hukum, terkait membatasi PK perkara pidana hanya boleh satu kali,” kata Dedi.

Argumentasi tentang forum penyelesaian itu pula yang dipakai MA. “Forumnya nggaktepat,” kata kuasa hukum MA, Lilik Prisbawono Adi.

sumber : http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt552e61a94be61/sejumlah-advokat-gugat-ma-ke-pengadilan

DPN PERADI : Dr. Juniver Girsang, SH.MH. (Ketua Umum) : Pemberitahuan

Posted on | April 16, 2015 | Comments Off

11148327_10205152192343339_2256624115135440260_n

RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 36/PUU-XIII/2015 – 6 April 2015

Posted on | April 13, 2015 | Comments Off

 

Ketentuan kewajiban sumpah bagi advokat oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat) kembali diujikan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Perkara yang teregistrasi dengan nomor 36/PUU-XIII/2015 ini diajukan oleh Abraham Amos, Johni Bakar, Rahmat Artha Wicaksana, Andreas Wibisono, Mohamad John Mirza, Mintarno dan Ricardo Putra, yang merupakan para advokat. Sebelumnya, MK pernah mengeluarkan putusan terhadap materi yang sama, yakni dalam Putusan Nomor 101/PUU-VII/2009. Meskipun demikian, para Pemohon masih merasa  dirugikan karena putusan MK tersebut dalam praktiknya tidak dilaksanakan. www.mahkamahkonstitusi.g... April 2015 by Arum_Page_01

 

selengkapnya dapat dilihat di : http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/Risalah/risalah_sidang_7454_PERKARA%20NOMOR%2036.PUU-XIII.2015%20tgl.%206%20April%202015%20by%20Arum.pdf

Kisruh Munas Peradi, Luhut Pangaribuan: Otto Hasibuan Sudah Demisioner

Posted on | April 10, 2015 | Comments Off

Jakarta – Musyawarah Nasional (Munas) Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) diundur hingga 5 bulan ke depan. Saat ini Peradi ada di tangan caretaker antara lain Luhut Pangaribuan, Hasanuddin Nasution, Humprey Djemat, dan Junimart Girsang.

“Jadi Otto Hasibuan sudah demisioner,” jelas Luhut dalam keterangannya, Sabtu (28/3/2015).

Luhut menjelaskan, Otto sebagai Ketua DPN Peradi secara sepihak menyampaikan kalau kondisi keamanan tidak kondusif dan selama 6 bulan Munas diundur.

“Kami sudah cek ke panitia, ke pihak keamanan, tidak ada masalah keamanan. Semua kondusif. Ya ada teriak-teriak, berdebat, tapi itu wajar,” terang Luhut.

Ada 65 DPC yang hadir dalam Munas di Makassar. Lebih dari 50 persen, menurut Luhut sudah sepakat dengan caretaker bahwa akan diadakan Munas 5 bulan mendatang. Selain caretaker, jadi ada dua kubu lainnya yakni Otto dan Juniver Girsang yang mengklaim menjadi Ketua Peradi dengan aklamasi.

“Otto menyatakan Munas dimundurkan untuk 6 bulan mendatang, dengan alasan keamanan. Padahal tidak ada masalah dengan keamanan. Kemudian usai dia mengumumkan, dia disoraki. Ini Otto sudah demisioner,” tutur Luhut.

Lebih lanjut menurut Luhut, untuk 5 bulan ke depan belum ditentukan lokasi mana Munas dilakukan. Pastinya caratekaer didukung sebagian besar DPC.

“Saat ini caretaker bekerja. Kami akan segera putuskan, dan juga melakukan rekonsiliasi,” tutup Luhut.

sumber : http://news.detik.com/read/2015/03/28/133846/2872362/10/

keep looking »
  • hitwebcounter

  • google_translate

    English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified
  • Peta Kantor :